Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. Tidak Berkutik

Sebenarnya MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sama sekali tidak memiliki kewenangan mengubah UUD 1945! Tapi sejak reformasi meledak pada tahun 1998 oleh gerombolan kaum reformis, MPR dengan bebasnya mengubah UUD45 sampai 4 kali !

Setelah UUD45 di amandemen / diubah, kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia menjadi kacau balau hingga saat ini! Salah satu kekacauan yang terjadi dinegara Indonesia adalah setelah dibentuknya KPU (Komisi Pemilihan Umum). Lembaga ini menjadi pintu masuk bagi para mafia alias bangsat yang menindas dan merampok uang rakyat.

Dari Sabang sampai Merauke banyak anak bangsa Indonesia yang menuntut agar UU Amamdemen 2002 di cabut dan kembali kepada UUD45 (naskah asli / 18 Agustus 1945). Salah satunya adalah Syarifuddin Simbolon. SH. Dua kali saya bertemu dengan Advokat yang masih tetap berjuang untuk UUD45 (naskah asli). Mari kita simak perjuangannya saat beliau menyambangi kediamannya Mantan Menhumkam Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra SH.

Pada 7 Agustus 2017 seorang Advokat bernama Syarifuddin Simbolon, SH. bersama Tim Perumus MBI kepada Prof.Dr.Yusril Ihza Mahendra, SH. menyampaikan pandangan Hukum antara lain.:

  1. Tentang Kedudukan Bangsa Indonesia sebagai Pemilik Negeri Indonesia, Kemerdekaan Indonesia dan Negara Indonesia. UUD 1945 merupakan produk Bangsa Indonesia yg perumusannya dimulai dari BPUPKI hingga PPKI. UUD 1945 bukan produk rakyat (MPR) melainkan MPR itulah produk UUD 1945. UUD 1945 memberi mandat kepada MPR untuk menetapkan dan mengubah UUD (Pasal 3, Ayat 1 AT dan Pasal 37 UUD 1945) bukan menetapkan dan mengubah UUD 1945.
  1. UUD 1945 merupakan Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang tergolong kedalam Hukum Tata Negara (Staatrecht) bukan Hukum Administrasi (Administratieverecht atau Goverment Law).
  2. UUD dimaksud Pasal 3 dan Ayat 2 Aturan Tambahan UUD 1945 (Dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis itu bersidang menetapkan UUD) adalah UUD Kekuasaan Pemerintahan disebut Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. UUD Kekuasaan Pemerintahan dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1 serta Ayat 2 AT UUD 1945 itu tergolong Hukum Administrasi atau Hukum Tata Pemerintahan (Administratieverecht atau Goverment Law).
  1. UUD dimaksud dan disebut Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1 serta Ayat 2 aturan tambahan itulah yang boleh diubah MPR disebut pada Pasal 37 UUD 1945.
  2. Perlunya Lembaga atau Majelis Bangsa Indonesia sebagai penjelmaan Bangsa Indonesia merupakan amanat UUD 1945. Majelis Bangsa itu adalah penerus PPKI dan Komite Nasional disebut pada aturan peralihan UUD 1945. Majelis Bangsa Indonesia merupakan penjelmaan bangsa Indonesia selaku subjek Hukum Alami (Natuurlijkepersoon) pemilik/yang berhak atasTanah/Negeri Indonesia 28 Oktober 1928, pemilik/yang berhak atas Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan Pendiri serta Pemilik NKRI (UUD 1945 18 Agustus1945 jo. 5 Juli 1959) selaku subjek Hukum badan Hukum (Rechts persoon). Kewenangan Majelis Bangsa Indonesia antara lain; Menyempurnakan dan Mengesahkan Penjelasan UUD 1945.
  1. MPR tidak memiliki wewenang mengubah/mengamandemen UUD 1945.

MPR itu merupakan penjelmaan rakyat (Penjelasan UUD 1945)

Oleh karena itu amandemen atau Perubahan UUD 1945 adalah tidak sah!!

Saya juga menyampaikan harapan agar Prof.Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. aktif memperjuangkan berlakunya kembali UUD 1945 (18 Agustus 1945 jo 5 Agustus 1959). Mari Segerakan Kembali Ke UUD 1945. “Merdeka…!! Teriak Advokat Syarifuddin Simbolon, SH.

Mang Djana

#KonsensusNasional12April2015

#GedungIndonesiaMenggugat

You cannot copy content of this page