Pemerintah & DPR Jangan Ojo Dumeh, Ono Rembuk, Yo di Rembuk!

Berkumpul, Berserikat, Mengeluarkan Pendapat dan Pikiran diJamin oleh UUD 1945. Pikiran itulah yang ditugaskan oleh pembukaan UUD 1945 untuk di cerdaskan, maka pesan nya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan karena pikiran maka orang cerdas harus ditangkap lalu di penjara karena beda pikiran dengan penguasa .

Dari pikiran yang cerdas maka lahir narasi yang cerdas. Cara mencerdaskan kehidupan bangsa adalah narasi di lawan dengan narasi bukan memaksakan kehendak kalau tidak sepaham di tangkap, dipenjara dan di bully.

Tidak tepat jika negara membayar seorang influencer untuk menghadang mereka yang berbeda pikiran dengan melakukan bully atau menyerang orang nya seperti yang terjadi dinegeri ini, sehingga bukan pikiran dilawan dengan pikiran, narasi dilawan dengan narasi, yang terjadi justru dibunuh karakter nya.

Memang terjadi perdebatan soal kebebasan pikiran dan kewajiban pikiran, atau dalam hak asasi ada Kewajiban Asasi itu harusnya bersandar pada philosophy berbangsa dan bernegara. Indonesia sejak UUD’1945 diamandemen maka yang menjadi dasar ialah Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme dan Demokrasi Liberal, maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat-kuatan, mayoritas dan minoritas. Sementara tidak ada kewajiban asasi itu ya yang menang yang berkuasa.

Kita bisa merasakan apakah dengan sebagian besar rakyat tidak setuju dengan UU Omnibuslaw terus terjadi dialog ? terjadi permusyawaratan ? Ya tidak, karena yang ada “Aku Yang Berkuasa dan Kamu Tidak!” maka aku yang menentukan segala nya. Padahal NU, Muhammadyah, Persatuan Buruh, Mahasiswa, Ormas-ormas banyak yang menolak. Jadi negara bukan lagi negara berdasarkan Pancasila, Onok Rembuk Yo dirembuk!
Permusyawaratan, negara semua buat semua. Yang terjadi hanya ada aku yang berkuasa dan yang menentukan.

Inilah tampak dalam perwajahan UU Omnibuslaw. Ketika ada yang menolak, paling dengan mudah mengatakan kalau ngak setuju bawah ke MK (Mahkamah. Konstitusi). Persoalan-nya bukan dibawa ke MK, tetapi pemerintah dan DPR itu jangan “Ojo Dume” negara ini semua untuk semua maka “Onok Rembuk Yo dirembuk” sebab dari awal mula negara ini berpaham Kekeluargaan bukan Individualisme.

Walau aturan pembuatan UU melalui proses yang harus melibatkan partisipasi rakyat tetapi justru di terabas kata Menko Polhukam kapan selesainya kalau semua orang diajak bicara. Itulah gambaran dangkalnya pemahaman terhadap Philosophy Groundslag Pancasila.
padahal beliau menyandang sebagai penasehat BPIP.

Apakah kita masih menjadi Indonesia yang selalu mengedepankan kebersamaan, musyawarah, gotongroyong, kolektivisme, teposeliro dan bersatu? Apakah masih tolong menolong dan bersaudara? Rasa-nya hari ini semua itu hilang dari kehidupan berbangsa dan bernegara dan yang terjadi adalah “Aku yang berkuasa dan Aku yang menentukan!”

Semua membuang baju Pancasila. Membuang kebersamaan dan jangan lagi bertanya tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebab tidak akan pernah terwujud jika diletakan pada sistem ; Individualisme, Liberalisme dan Kapitalisme! Semoga masih ada matahari Indonesia yang memberi kesadaran pada kita semua.

Pojok Bugisan Jogyakarta.

Penulis:
Ir. Prihandoyo Kuswanto

Tim Perumus Teks Deklarasi Bandung,
Konsensus Nasional Musyawarah Untuk Mufakat Kembali Kepada Pancasila & UUD’45 (Naskah Asli) 12 April 2015 di Gedung Indonesia Menggugat Bandung.

You cannot copy content of this page