AMPAS Mengritik Pedas & Keras Ketua DPRD Kab Polewali Mandar H. Jupri Mahmud, S.E, Seluruh Camat & Lurah Se Kab. Polewali Mandar

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, H. Jupri Mahmud, SE memimpin rapat koordinasi di ruang aspirasi DPRD Polewali Mandar, Selasa 10/11/2020.

Rapat membahas tentang penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan untuk tahun 2020. Dalam rapat yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah Polewali Mandar, seluruh Camat dan Lurah, hadir juga perwakilan dari AMPAS (Aliansi Mahasiswa Pemuda Sulawesi Barat).

Rapat membahas persoalan aspirasi mahasiswa beberapa hari yang lalu mengenai pengelolaan anggaran DAU Kelurahan tahun 2020. Didalam aturan Undang-Undang PERMENDAGRI No 130 Pasal 14, dijelaskan bahwa: “Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasana harus melibatkan kelompok masyarakat dan organsasi masyarakat setempat.” ujar ketua DPRD Polman.

Selanjutnya, kita juga melihat di pasal 15 bahwa pengelolaan DAU Kelurahan, jika pemerintah setingkat Kelurahan “tidak siap” untuk menjalankan, maka dilakukan secara mekanisme (barang dan jasa itu dilakukan secara lelang).

Menanggapi pernyataan dari ketua DPRD Polman, intinya bahwa dalam “Pengelolaan DAU, kelurahan terkendala hanya persoalaan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dialihkan dengan dalih tidak mampu mejalankan secara swakelola. Maka dari itu pada akhirnya dialihkan kepada pihak ketiga. Ini artinya kami beranggapan bahwa Desa pada hari ini lebih hebat dari pada Kelurahan.” Kritikan ini disampaikan oleh Asrul dari presidium AMPAS.

Asrul dengan kritikan pedasnya menyindir semua yang hadir dalam rapat. “Maksudnya, Pemerintah Desa mampu mengelola dana sebesar satu milyar dan mampu menjalakan secara swakelola, tapi kenapa pemerintah kelurahan gak mampu? ini kan menjadi Lucu.” tegas Asrul serius dengan pembawaan yang kalem.

Bapak Hamdani, salah satu Lurah dari Pappang dengan jujur menyampaikan bahwa, “Kenapa hari ini kami belum bisa swakelola, secara jujur saya katakan karena memang terkendalanya SDM, sama seperti halnya di kota-kota lain hampir sebahgian besar itu kendalanya di Sumber Daya Manusia” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Asrul mengkritik jauh lebih tajam, ” Seperti kita ketahui bersama terbentuknya sebuah kelurahan dipenuhi dengan bebrrapa syarat. Salah satu syaratnya adalah pemenuhan kualitas Sumber Daya Manusia. Tapi jika persoalan pengelolaan maupun pembangunan kelurahan dengan dalih terkendala faktor SDM, berarti pembentukan pemerintahan setingkat kelurahan wajib dipertanyakan.” Inilah kritikan keras dan pedas bagi semua Kelurahan dari seorang Asrul yang menjadi perwakilan dari Presidium AMPAS.

Nuryadi
Kontributor RODAMAGZ Sulawesi.

You cannot copy content of this page