ADA APA DI BALIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCA SILA? Oleh: Bagus Taruno Legowo (Pegiat/Peneliti di Rumah Panca Sila)

  1. Secara kronologis awal mula polemik tentang Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Panca Sila (RUU HIP) adalah reaksi beberapa anggota DPR yang muncul di media yang keberatan dengan tidak adanya TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran PKI dan Larangan Mengajarkan Ajaran Komunisme, Marxisme, Leninisme dan Stalinisme di seluruh Indonesia dalam konsideran RUU HIP pada kurang lebih 1 bulan yang lalu.
  2. Polemik ini kemudian semakin merebak ke jagad media, khususnya sosial media dimana banyak orang ramai-ramai mengomentari hingga memberikan pernyataan dan sikap resmi dari berbagai organisasinya hingga aliansi-aliansi masyarakat dan ulama-ulama yang kemudian diikuti dengan komentar-komentar pakar dan tokoh-tokoh masyarakat yang keberatan dengan RUU HIP, dari yang berkomentar biasa, hingga yang menggunakan kata-kata kasar.
  3. Semakin merebak ramai ketika ada dugaan sebagian masyarakat mengarah kepada adanya agenda orang-orang komunis (eks PKI dan simpatisannya) dibalik RUU HIP, yang ditengarai sebagai penumpang gelap. Maka reaksi keras dari khususnya kalangan umat Islam semakin tajam dan sangat mungkin bisa membawa konsekuensi yang bisa sulit diduga. Suasana ini tentu menimbulkan kerawanan dan dapat merusak kohesivitas (persatuan) sosial dalam berbangsa dan bernegara yang sebenarnya sudah berjalan baik menjadi terganggu, karena berpotensi mengulang benturan tajam seperti di masa lalu. Yang jadi korban, tentu kebanyakan adalah rakyat Indonesia sendiri.
  4. Setelah saya mempelajari dan mendalami naskah akademik dan naskah RUU HIP, beserta mencermati perkembangan situasi dan kondisi, respon dan polemik yang ada di masyarakat menanggapi RUU HIP dalam satu bulan terakhir ini, maka saya mengambil kesimpulan dan menyatakan sebagai berikut:

  • Negara Republik Indonesia ini memang perlu memiliki kembali haluan negara agar arah dan tujuan dari didirikannya Negara Indonesia dapat lebih terarah dan penyelenggara negara dapat menjalankan fungsinya dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan dalam Preambule UUD 1945 dengan sebaik-baiknya. Isi dari haluan negara itu tentu mengacu pada substansi yang ada di dalam Panca Sila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan ideologi Negara Indonesia. Maksud dan tujuan adanya haluan negara pada Pasal 3 UUD 1945 (asli) yang wewenangnya dilekatkan pada MPR rupanya ingin ditiru dengan diadakannya RUU HIP sebagaimana tersebut.
  • Saya berpandangan bahwa yang diperlukan oleh negara ini adalah haluan negara, bukan Haluan Ideologi (Panca Sila). Saya berpandangan bahwa ideologi hakekatnya adalah juga bermakna haluan, dan haluan/ideologi Panca Sila itu sudah tercantum dan tertransformasi dalam dokumen-dokumen pendirian Negara Indonesia, yakni mulai dari Teks Proklamasi, Preambule UUD 1945, dan UUD 1945 beserta penjelasannya. Jika menggunakan istilah Haluan Ideologi, maka asosiasi pikiran kita akan memahaminya dengan makna haluannya haluan. Jadi jika menjadi haluannya ‘haluan’ Panca Sila, maka malah dapat berpotensi membuat kebingungan-kebingungan. Jika seperti itu, maka istilah haluan ideologi Panca Sila menjadi semakin membingungkan, sebab haluan ideologi Panca Sila dapat diartikan dengan haluannya ideologi Panca Sila. Siapakah yang bisa memberikan penjelasan tentang haluannya ideologi Panca Sila itu apa dan bagaimana?
  • Panca Sila adalah falsafah bangsa Indonesia dan ideologi negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Preambule UUD 1945 Alinea IV. Karena itu, sebagai falsafah dan ideologi Panca Sila sesungguhnya sudah final. Tidak ada lagi Panca Sila yang lain selain yang ada dalam preambule tersebut. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya negara harus mempelopori dan memastikan penggunaan dan penyebutan Panca Sila dalam dokumen-dokumen resmi negara yang tertulis, maupun ucapan lisan para pejabat-pejabat negara dan pemerintahan. Tri Sila dan Eka Sila adalah tawaran Ir. Soekarno pada Sidang I BPUPKI, selain Panca Sila yang diucapkan dalam Pidato 1 Juni 1945, semuanya adalah sebagai bahan pertimbangan bagi anggota-anggota BPUPKI dalam memutuskan apakah dasar dari Indonesia merdeka? BPUPKI saat itu telah memutuskan Panca Sila, bukan Tri Sila (sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan) dan Eka Sila (gotong royong). Sehingga dengan demikian Tri Sila dan Eka Sila tidak boleh lagi disebut-sebut dalam dokumen resmi negara, sekalipun secara substansi yang dimaksud adalah sama dengan Panca Sila. Namun, jika menyebut Tri Sila dan Eka Sila dalam konteks menceritakan sejarah perumusan Panca Sila, Tri Sila dan Eka Sila boleh disebut karena juga bagian dari sejarah perumusan Panca Sila itu, karenanya tentu bukan hal yang dilarang atau tabu dikisahkan. Oleh karena itu, saya berharap Tri Sila dan Eka Sila tidak boleh lagi disebut sebagai istilah resmi yang digunakan dalam berbagai urusan negara, khususnya terkait dengan dokumen-dokumen negara tertulis apapun, di segala level tata urutan perundang-undangan. Hal ini perlu ditegaskan untuk menghindari perdebatan dan polemik yang tidak perlu di masyarakat. Lebih baik menghindari hal yang mubadzir dan tidak perlu, dan lebih baik fokus pada hal-hal yang baik bagi bangsa dan negara.
  • Untuk itu saya sangat setuju jika pemikiran tentang falsafah bangsa dan ideologi negara Indonesia itu dielaborasi dan dikaji lebih jauh dan lebih dalam berkaitan dengan perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan standar-standar moral baru dalam pergaulan di tengah perubahan-perubahan yang berskala global, yang tentu saja lebih khusus harus dilakukan oleh para cendekiawan/intelektual Indonesia, bukan oleh politisi di DPR dan/atau di pemerintahan. Politisi dan birokrat adalah pengguna (user) dari hasil pemikiran para cendekiawan itu. Para pendiri bangsa dan negara Indonesia telah berkreasi dan memulainya dengan rumusan-rumusan yang sangat apik dan epik sebagai kerja dan karya yang dimusyawarahkan dalam mencari titik temu pemikiran untuk landasan bagi bangunan negara yang akan didirikan. Generasi hari ini dan yang akan datang sudah seharusnya melanjutkan kerja dan karya para pendiri bangsa dan negara Indonesia itu dengan mendalami dan menjabarkan Panca Sila baik sebagai falsafah maupun sebagai ideologi, termasuk di dalamnya adalah sebagai landasan pembangunan bangsa, negara dan manusia Indonesia, serta landasan moralitas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kerja ini belum selesai, dan tidak akan selesai sepanjang jaman, mengingat perubahan-perubahan yang ada di masyarakat demikian dinamis. Saya meyakini bahwa secara substantif Panca Sila tidak akan berubah sepanjang jaman selama Panca Sila dipertahankan dengan sadar oleh kita semua, namun tafsir Panca Sila akan mengikuti dinamika dalam masyarakat karena Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang yang berpengaruh pada cara hidup, cara berpikir dan bahkan dapat mengubah standar-standar baru dalam pergaulan dan moralitas.
  • Sehubungan dengan itu, saya justru mengusulkan agar secara periodik perlu diselenggarakan Simposium Ilmiah Panca Sila yang mengkaji dan mengevaluasi pemikiran berbasis Panca Sila dalam banyak bidang, baik dari sisi falsafah, moralitas kehidupan, maupun secara ideologi (politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain-lain). Hasil dari simposium itulah yang akan menjadi acuan bagi segenap Bangsa Indonesia dan jajaran pemerintah Negara Indonesia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan simposium ini sudah pasti akan lebih obyektif dan ilmiah. Sangat berbeda jika hal itu muncul dari lembaga politik atau partai politik, yang dapat memicu munculnya pertentangan-pertentangan politik oleh partai-partai politik atau para politisi seperti kejadian belakangan ini. Kita harus menyudahi hal-hal demikian dan bagi lembaga-lembaga negara, sebaiknya lebih fokus pada tugas-tugas pokoknya dalam menjalankan tujuan bernegara sebagaimana tercantum pada Preambule UUD 1945 Alinea IV: 1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum, 3) mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  • Bahwa bagaimana pun sebagai bangsa yang beradab, kita semua tetap menghargai dan mengapresiasi secara positif atas inisiatif dan maksud baik dari Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang merancang suatu Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Panca Sila. Inisiatif ini tentu hal yang sangat baik, dimana memberikan petunjuk bahwa DPR RI berisi orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi dan membela rakyat, tidak hanya mengekor pada apa mau Pemerintah dan tukang stempel saja, tetapi juga memiliki inisiatif dan ide yang baik bagi rakyat Indonesia. Setidaknya ada kesadaran bahwa dari sisi ideologi, Panca Sila mengalami ketimpangan karena pasca penghapusan GBHN melalui amandemen itu, telah membuat Panca Sila menjadi kehilangan arah dalam implementasinya karena hanya terlihat sebatas jargon saja. Indonesia yang adalah negara (kapal) besar menjadi kehilangan haluan. Munculnya RUU HIP, dari sisi itu dapat dipahami.
  • Namun demikian dalam hal apresiasi ini, bukan berarti kita semua menyetujui adanya dan isi dari RUU HIP sebagaimana dimaksud oleh Baleg DPR RI.
  • Ketidaksetujuan ini di antaranya adalah karena sebab-sebab sebagai berikut:
    1. Persoalan RUU HIP sesungguhnya tidak hanya karena tidak memasukkan konsideran TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 saja, melainkan sebab utamanya adalah karena justru berpotensi dapat mengacaukan penyelenggaraan ketatanegaraan dari Pemerintah Negara Indonesia, mengingat dalam pasal 44 yang menyatakan bawa Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pelaksanaan dari UU HIP jika benar telah diterima dan diundangkan. Pemberian wewenang sebagai pemegang kekuasaan pelaksanaan UU HIP kepada Presiden ini tentu dapat berpotensi menempatkan Presiden lebih tinggi daripada lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, sementara lembaga-lembaga tinggi negara yang lain itu berkedudukan sejajar dengan Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 (amandemen). Tentu hal demikian itu tidak elok dan menyalahi prinsip-prinsip demokrasi.
    2. RUU HIP ini, jika melihat isinya, pada dasarnya mirip, dapat diharapkan atau dianggap sebagai pengganti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah dihapuskan pada Amandemen IV UUD 1945 Tahun 2002. Harapan dan anggapan tersebut dari sisi ide dan maksud tentu baik dan juga bernilai baik, namun menempatkannya di level UU adalah sangat tidak tepat, sehingga karenanya harus dikaji benar-benar, terutama secara tata urutan perundang-undangan yang dikaitkan dengan isi, maksud dan tujuan dari RUU yang diusulkan. RUU HIP ini ibaratnya dimaksudkan sebagai haluan bagi seluruh penyelenggara negara, baik legislatif, eksekutif dan yudikatif dan seluruh perangkat dan instrument negara, agar semuanya mengacu kepada RUU HIP tersebut. Namun demikian jika memang maksudnya demikian, tentu oleh karenanya substansi ‘RUU HIP’ ini harusnya ditempatkan di atas semua atau menjadi payung bagi semua lembaga penyelenggara negara, seperti halnya dulu saat GBHN masih ada, agar tidak timbul ‘psicological trap’ atau jebakan psikologis di antara para penyelenggara negara karena satu dan lain lembaga sejajar dan tidak ada yang lebih tinggi.
    3. Jika hendak melanjutkan pembahasan tentang substansi HIP, maka sebaiknya dikembalikan lagi pada memberlakukan kembali GBHN sekaligus mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebab antara MPR bersama dengan kewenangannya yakni berwenang menetapkan UUD dan GBHN (Pasal 3 UUD 1945 asli) itu satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan atau dihilangkan salah satunya. Menghilangkan GBHN dari MPR, maka akan menghilangkan spirit atau jiwanya. MPR yang esensinya adalah representasi dari rakyat Indonesia keseluruhan dari berbagai aspirasi (politik, fungsional, dan daerah) menjadi tidak representatif jika esensi itu dihilangkan.
  • Sebagai kesimpulan dari uraian panjang di atas, sebaiknya Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Panca Sila (RUU HIP) ditolak dan meminta DPR RI mencabut usulan pembahasan RUU HIP dimaksud dari Prolegnas 2020 dan seterusnya ditahun-tahun berikutnya. Berkait dengan penjabaran lebih luas tentang Panca Sila baik secara filosofis maupun ideologis sebaiknya tidak dibahas secara politis di DPR, namun terlebih dahulu perlu menjadi kajian ilmiah melalui Simposium Panca Sila oleh para cendekiawan/intelektual/ulama Indonesia yang otoritatif secara keilmuan untuk menghindari polemik yang bernuansa politis.

Demikian untuk diperhatikan.

Surabaya, Juni 2020

You cannot copy content of this page